KOTA SERANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus digencarkan di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Banten. Saat ini tercatat sebanyak 551 dapur MBG telah beroperasi dan bertugas menyediakan makan siang bagi jutaan siswa di delapan kabupaten/kota.
Jumlah dapur MBG di Banten terus meningkat setiap bulan. Pemerintah menargetkan hingga 1.200 dapur MBG dapat beroperasi penuh pada tahun depan.
Hal tersebut diungkapkan Asisten Daerah (Asda) I Provinsi Banten, Komarudin, usai mengikuti rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Hotel Aston Serang, Kamis (30/10/2025).
Komarudin menjelaskan, rapat tersebut membahas monitoring dan evaluasi (monev) terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hingga kini masih belum mencapai target.
“Walaupun program ini belum selesai dalam hal ini pembangunannya ya, tapi proses monev tetap perlu dilakukan supaya kita tahu sasarannya, capaian, serta hambatan yang ada,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa saat ini pembangunan SPPG di Banten telah mencapai 551 unit, atau sekitar 45 persen dari target 1.200 unit, dengan total penerima manfaat sekitar 1,5 juta orang.
“Kalau dihitung persentasenya baru sekitar 45 persen. Tahun ini memang tersisa waktu sedikit, tapi kami berupaya agar pembangunannya (SPPG) terus bertambah,” jelasnya.
Meskipun hasilnya belum sepenuhnya sesuai harapan, Pemprov Banten masih meninjau kualitas program MBG yang menjadi perhatian masyarakat. Hal ini menjadi fokus serius agar setiap SPPG benar-benar memenuhi standar kelayakan dan higienitas.
“Kami ingin yang dibangun itu juga berkualitas. Jangan sampai hanya mengejar banyak, tapi aspek kontrol dan standarnya kurang. Itu tidak boleh terjadi,” ungkapnya.
Ia menuturkan, saat ini masih terdapat kendala dalam koordinasi antarlembaga di Provinsi Banten. Namun, kini seluruh pihak terkait mulai membangun sinergi bersama
“Kami di provinsi bikin Satgas dan Sekretariat, BPS juga aktif, pusat pun ikut memantau bahan-bahannya, kemudian Ombudsman juga kemarin menyampaikan ingin ikut mengawasi. Jadi seluruh instansi gotong royong ya, karena memang manfaatnya besar di daerah,” tuturnya.
Komarudin menjelaskan, rapat tersebut membahas monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hingga kini belum mencapai target.
“Belum keluar kalau untuk hasil evaluasinya karena ini masih proses penyamaan indikator. Kita ingin pastikan apa yang diukur, apakah input, proses, atau output, semuanya jelas,” katanya.
Meski demikian, pihaknya saat ini tengah melakukan penyempurnaan teknis dan peningkatan standar mutu, termasuk penerapan Standar Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di setiap SPPG sebelum beralih ke standar Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).
“Kita dorong setiap SPPG punya SLHS dulu. Itu standar awal sebelum ke HCCP. Layakknya gimana, higienisnya seperti apa, itu yang kita perkuat,” ujarnya.
Selain itu, kata Ari, BGN juga telah memperbarui petunjuk teknis (juknis) operasional dapur agar lebih realistis dengan kondisi di lapangan. Sehingga, dapur-dapur baru dapat menerapkannya secara bertahap.
(Sym)
