KABUPATEN TANGERANG – Pemerintah Desa Banyu Asih, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, tengah diterpa berbagai isu miring. Desa tersebut dituduh tidak transparan terkait laporan realisasi APBDesa tahun anggaran 2024.
Tuduhan itu muncul dalam sebuah pemberitaan media online pada Senin (16/09/2025) dengan judul “Kejaksaan Diminta Usut Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Banyu Asih Tangerang”. Dalam isi berita disebutkan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dan sejumlah kejanggalan pada program pemberdayaan masyarakat.
Kepala Desa Banyu Asih, Ahmad Hariri, langsung membantah tuduhan tersebut saat ditemui awak media pada Rabu (17/09/2025).
“Tuduhan itu tidak berdasar. Bisa jadi penulis hanya mengakses website desa yang lama, bukan yang baru. Laporan realisasi APBDesa 2024 sudah kami unggah di website resmi yang baru, bahkan sudah diperiksa dan dilaporkan secara berkala kepada Inspektorat serta instansi terkait,” tegas Hariri.
Ia menambahkan, jika memang terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan dengan RAB, maka pihak dinas, inspektorat, kecamatan, maupun pendamping desa tidak akan menerima SPJ/LPJ Desa Banyu Asih.
Hariri juga menyesalkan pemberitaan yang menurutnya tidak sesuai fakta karena tidak pernah ada konfirmasi langsung dari pihak media tersebut.
“Sampai sekarang tidak pernah ada konfirmasi kepada saya mengenai laporan realisasi APBDesa 2024. Padahal semua sudah dilaporkan, bahkan diperiksa melalui monitoring dan evaluasi berjenjang,” jelasnya.
Terkait program yang disorot, Hariri menjabarkan:
Program Peningkatan Produksi Peternakan: mencakup pengadaan alat produksi dan pengelolaan kandang dengan anggaran Rp60.510.000, seluruhnya sudah terealisasi.
Pemeliharaan Sampah Desa/Pemukiman: berupa pengadaan gerobak sampah dan BOP untuk petugas pesapon, bukan “bank sampah” sebagaimana tertulis dalam berita.
Bantuan Perikanan: pengadaan bibit ikan, pakan, dan sarana penunjang senilai Rp109.510.000 untuk RT 012/RW 03, semuanya sudah terealisasi sesuai kelompok penerima manfaat (KPM).
Ia menegaskan, jika ada kolam yang terlihat kosong, hal itu wajar karena sebagian sudah dipanen dan sedang menunggu pengisian ulang.
Hariri pun mengajak media dan masyarakat untuk langsung menanyakan kepada KPM agar informasi yang beredar tidak simpang siur.
“Kami selalu terbuka terhadap kritik dan saran. Media dan lembaga adalah mitra kerja kami, sekaligus kontrol agar pembangunan desa lebih baik,” ungkapnya.
Salah satu penerima manfaat, Jamal, membenarkan bahwa dirinya telah menerima bantuan ternak kambing.
“Alhamdulillah bantuan pengembangbiakan kambing dari Pemerintah Desa Banyu Asih sudah kami terima, bahkan sudah berkembang dan bergulir ke kelompok lain,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Sanian, penerima bantuan ikan lele. Ia menyebut sejak awal telah menerima bibit sebanyak 2.000 ekor berikut pakan, bahkan sudah tiga kali panen.
Namun ia mengakui saat ini ada kendala harga jual lele yang turun dan harga pakan yang mahal, sehingga beberapa kolam sementara kosong.
Baik Jamal maupun Sanian membantah adanya tuduhan penyalahgunaan dana desa.
“Itu tidak benar. Saya saksi hidup dan penerima manfaat langsung,” tegas Sanian.
Mereka menilai pro dan kontra terhadap kinerja pemerintah desa adalah hal wajar, apalagi menjelang Pilkades 2027.
“Namun sebaiknya semua dibicarakan secara musyawarah agar tidak menimbulkan perpecahan,” pungkasnya.
(Yanto)
